Penanggulangan Bencana: Penyandang Disabilitas, Pembangunan, dan Pengelolaan Risiko Bencana

Setiap orang berisiko menjadi penyandang disabilitas. Hal ini bisa terjadi kapan dan di mana saja, tetapi pernahkah Anda membayangkan hidup menjadi seorang disabilitas? Perjalanan setiap pagi dari rumah ke tempat kerja pun tak lagi sama. Sesuatu yang semula terlihat mudah akan menjadi demikian rumit dan membutuhkan perjuangan. Banyak hal yang sepertinya menyenangkan, seperti jalan kaki pun akan berubah menjadi pengalaman mendebarkan. 

Disabilitas sesungguhnya adalah menyangkut interaksi. Disabilitas terjadi karena hambatan, misalnya ekonomi, akses, dan partisipasi. Selain itu, ada pula hambatan lain seperti sikap masyarakat termasuk dari keluarga, komunikasi, hukum, dan kebijakan. 

Guna meningkatkan pengetahuan dan kepedulian mengenai prinsip-prinsip, strategi, dan adopsi Pembangunan yang Inklusif terhadap Penyandang Disabilitas (PIPD), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Bank Dunia selama dua hari (18-19 Oktober) menyelenggarakan Lokakarya Pembelajaran dan Berbagi Pengetahuan: Pengembangan Inklusi Disabilitas untuk Proyek Manajemen Risiko Perkotaan dan Bencana di Indonesia. Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas, Rudy Prawiradinata dalam pembukaan lokakarya mengatakan bahwa pembangunan yang inklusif sudah seharusnya menjadi bagian dari rencana pembangunan kita. 

“Presiden Joko Widodo mengingankan semua kabupaten/kota di Indonesia ramah disabilitas.” Kata Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial, Bappenas, Vivi Yulaswati. Vivi menambahkan bahwa pembangunan inklusif untuk disabilitas adalah memastikan penyandang disabilitas (PD) sebagai pemangku kepentingan, tidak terpinggirkan, dan mampu berpartisipasi aktif dalam perencanaan pembangunan. Guna melakukan hal itu, maka perlu adanya perubahan paradigma yang menganggap PD sebagai urusan sosial dan ditangani oleh Kementerian Sosial menjadi berdasarkan hak yang memerlukan keterlibatan semua pihak. Semua sektor perlu terlibat dengan cara memahami tantangan apa yang ada di sekitar kita dan menghambat PD untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Guna menjamin hal ini, maka berbagai instrumen hukum dan kebijakan sudah ada dari tingkat global hingga nasional, misalnya Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) dan UU No 8 tahun 2016. 

Penyandang Disabilitas, Kemiskinan, dan Bencana

Terdapat beberapa alasan bagi lembaga dunia seperti PBB, Presiden, dan kementerian lembaga di Indonesia untuk lebih memerhatikan PD. Beberapa penelitian menyimpulkan bahwa di tahun 2009, 51% dari populasi dunia tinggal di perkotaan, kemudian meningkat tajam menjadi 70% pada tahun 2050. Dari persentase tersebut, hampir setengah di antaranya adalah kelompok rentan, yaitu 20% PD dan 20% lainnya orang muda dan anak-anak. 

Di sisi lain, perkotaan di dunia saat ini sedang terancam oleh beragam isu seperti perubahan iklim, kemiskinan, ketimpangan, dan persoalan sosial lainnya. Dengan demikian, penyandang disabilitas yang tinggal di perkotaan menjadi pihak yang terdampak paling parah dari berbagai isu tersebut. 

PD sangat erat kaitannya dengan kemiskinan. Kemiskinan bisa menyebabkan disabilitas karena kurangnya daya beli dan asupan nutrisi yang rendah, kurang akses kesehatan, pendidikan, dan stigma lainnya. Sebaliknya, PD dapat menyebabkan kemiskinan karena kesempatan kerja yang terbatas.

Pada kondisi bencana, PD memerlukan bantuan dan layanan yang lebih. Contohnya PD memerlukan shelter khusus yang aksesibel, kamar mandi dan toilet khusus, tidak bisa melihat kondisi air bersih atau kotor, tidak mendengar pengumuman dan lainnya. Beberapa hambatan menyebabkan PD seringkali ditinggalkan dalam berbagai upaya penanggulangan bencana, hingga mengalami perundungan dan pelecehan di lokasi pengungsian.

Pergerakan Penyandang Disabilitas

Berbagai upaya lintas masa dan generasi telah dilakukan sebelum muncul berbagai kesadaran mengenai inklusivitas PD. Di tingkat global, ada barrier free design movement pada tahun 1950-an. Kemudian di tahun 1997 ada universal design dan pada tahun 2006 diterbitkan CRPD. Setelah itu, maka universal rights and design (hak universal dan desain) menjadi perhatian banyak pihak, misalnya Sustainable Developmant Goals atau agenda pembangunan berkelanjutan yang memerhatikan inklusivitas dan aksesibilitas. Isu universal rights and design juga kembali muncul dalam Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana (SFDRR). Perkembangan terakhir adalah adanya Urban Agenda di tahun 2016 yang menjadi peta jalan dan legalitas yang mengikat untuk gerakan PD ini. 

Di Indonesia, pergerakan PD sudah dimulai sejak tahun 1980-an, kemudian pada tahun 1997 diterbitkan Undang-Undang tentang Penyandang Cacat. Pada tahun 1998, Kementerian Pekerjaan Umum menerbitkan standard aksesibilitas bangunan dan lingkungan. Kemudian di tahun 2011 Indonesia meratifikasi konvensi CRPD. Perkembangan selanjutnya pada tahun 2015 Bappenas mendukung perencanaan dan penganggaran yang berbasis disabilitas, kemudian ada UU disabilitas, dekrit presiden tentang capaian SDGs, dan Permen-PUPera terkait new urban agenda. Perkembangan mutakhir gerakan PD di Indonesia adalah agar di tahun 2030 infrastruktur transportasi publik bisa dinikmati semua orang termasuk PD dan inklusivitas dalam pembangunan. 

Salah satu hal yang diperjuangkan oleh PD adalah adanya desain universal. Ini adalah rancang bangunan yang dapat mengakomodasi semua orang. Terdapat tujuh prinsip desain universal, di antaranya adalah bangunan untuk semua orang termasuk disabilitas dan lansia, fleksibel dalam penggunaan, mudah dan intuitif, informasi yang disajikan jelas, ukurannya sesuai, minim usaha fisik, dan toleransi terhadap kesalahan. PD juga berharap agar universal desain bisa masuk dalam lelang, pengadaan, dan investasi. Selain itu, PD juga menyoroti beberapa inovasi yang tidak ramah, seperti telepon layar sentuh yang menyulitkan. 

Tindak Lanjut

Semua negara yang telah meratifikasi CRPD harus mengikuti ketentuan dalam konvensi ini. Misalnya menyangkut aksesibilitas untuk disabilitas, akomodasi yang layak, dan langkah-langkah yang diperlukan agar PD bisa berkegiatan dengan baik. PD tidak ingin dikhususkan, tetapi ingin terlibat secara ktif dalam proses pengambilan keputusan, dialog, konsultasi, dan tidak sekadar menjadi obyek. PD ingin menjadi agen perubahan karena berperan sebagai kunci dalam pembangunan inklusif untuk disabilitas. 

Dalam bidang pembangunan, perencanaan yang baik mendukung kebahagiaan semua orang karena setiap keputusan akan berdampak pada kehidupan seseorang. Pembangunan inklusif untuk PD dicirikan adanya kemudahan akses yang menyangkut lingkungan terbangun, transportasi, dan informasi. Namun, aksesibilitas hanya satu komponen dan harus dilengkapi dengan keamanan, kenyamanan, ketangguhan, dan keberlanjutan lingkungan. 

Sementara itu, untuk bidang pengelolaan risiko bencana PD ingin terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan. Rekan-rekan PD berharap pendapatnya dapat didengar. Kemudian harapan mereka adalah agar instrumen penanggulangan bencana seperti rambu evakuasi, jalur evakuasi, shelter, dan lainnya memerhatikan PD. Guna mencapai semua ini, PD menyarankan agar dilakukan pendataan terhadap PD dan lokasi tempat tinggal mereka untuk mempermudah langkah-langkah yang harus dilakukan manakala bencana terjadi. 

Suara Sunyi Annisa Rahmania

Annisa Rahmania atau Nia adalah penyandang disabilitas. Dia tuli dan karena itu harus menggunakan bahasa isyarat. Tidak mudah menggunakan bahasa ini terutama karena Nia menjadi sering tertinggal informasi dan mengalami diskriminasi. Nia mengalami banyak hambatan, seperti di transportasi umum dan fasilitas publik seperti stasiun karena informasi yang disampaikan belum memerhatikan PD, apalagi PD yang tidak terlihat seperti Nia. Di TV juga tidak semua menyediakan juru bahasa isyarat. 

Tuli mengalami beberapa kesulitan, meskipun di kota kondisinya sudah relatif lebih bagus dan semakin sulit saat bergeser ke pedesaan. Di Indonesia literasi tuli masih rendah, mereka tidak memiliki role model dewasa, sehingga tidak mengetahui bagaimana caranya menggapai cita-cita. 

Nia mengisahkan kesulitan yang dialaminya saat bersekolah karena sekolahnya yang ‘tertulis’ inklusif ternyata masih banyak kekurangan. Kesulitan juga dia alami karena masih terbatasnya juru bahasa isyarat. Nia menyarankan agar juru bahasa ini ada di setiap instansi pemerintahan agar dapat menolong mereka yang tuli. Perlu juga ada relawan untuk juru bahasa isyarat.  

Pada saat bencana terjadi, kondisi makin sulit untuk mereka yang tuli. Hal ini terjadi karena informasi darurat masih sangat kurang, mereka tidak tahu harus melakukan apa dan seringkali bencana menimbulkan trauma. Nia pun ragu apakah keberadaan mereka yang tuli di suatu lokasi bencana diketahui oleh masyarakat dan pemerintah. 

Nia berharap kebutuhannya dapat terpenuhi, yaitu petunjuk visual, juru bahasa isyarat, dan note taker (pencatat). Selain itu, perlu akomodasi yang layak dan saling mengingatkan, memahami, dan ber-etika dengan baik terhadap PD di semua bidang. 

Kawan Nia, Jaka Tanukusuma seorang konsultan, PD, dan aktivis hak disabilitas mengingatkan kita semua untuk melihat orang dari kemampuannya dan bukan ketidakmampuannya. Sementara itu, Risnawati Utami, PD, Executive Director Ohana dan UN-CRPD Comittee Member mengingatkan bahwa kita saling terkait, inklusivitas memberikan manfaat untuk semua orang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top
%d bloggers like this: