10 prinsip pengurangan risiko bencana dan perubahan iklim yang dimaksud adalah mengenai pendekatan terintegrasi untuk isu-isu tersebut.

Hal ini penting mengingat dampak dan tujuan dari upaya pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim terdapat kesamaan, maka terdapat kesamaan pula dalam hal pembelajaran, rekomendasi, dan tantangan yang dihadapi. Kemudian dicapai suatu kesepakatan mengenai perlunya suatu pendekatan yang terintegrasi untuk dua isu tersebut. 

10 prinsip untuk pendekatan terintegrasi antara pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim menyediakan satu set kriteria bagi para pekerja pembangunan dan kemanusiaan untuk menyusun ketangguhan terhadap bencana dan perubahan iklim iklim yang dapat diterapkan di berbagai program, sektor, dan juga konteks. 

10 Prinsip pendekatan terintegrasi antara pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim tersebut adalah: 

Pertama: Meningkatkan pemahaman pada konteks bencana dan perubahan iklim.

Pemahaman terhadap tren di masa lampau, pengalaman masa kini, dan proyeksi di masa yang akan datang mengenai kejadian bencana, variabilitas iklim, dan juga dampak dari perubahan iklim di suatu wilayah dan populasi perlu menjadi dasar bagi beragam keputusan dan tindakan untuk membangun ketangguhan terhadap bencana dan perubahan iklim. Tindakan ini perlu diikuti dengan pemetaan pada skala yang berbeda-beda agar diketahui dampak dari bencana dan perubahan iklim di tingkat wilayah. Analisis risiko tersebut perlu dilakukan untuk meningkatkan pemahaman berbagai pihak, melalui mekanisme partisipasi, dan berbagi hasilnya. 

Ke dua: Meningkatkan pemahaman keterpaparan, kerentanan, dan kapasitas.

Baca juga: Enam Langkah untuk Perubahan Manajemen yang Efektif

Kajian mengenai kerentanan dan kapasitas penduduk, sistem, dan sumberdaya harus menjadi fondasi bagi pengambilan keputusan di lokasi, populasi yang menjadi target (termasuk memahami perbedaan kerentanan), tujuan, pendekatan, dan langkah-langkah untuk membangun ketangguhan terhadap bencana dan perubahan iklim. Di dalamnya perlu memasukkan analisis proyeksi dampak perubahan iklim dan yang sudah diobservasi selama ini. Pengkajian tersebut kemudian sebisa mungkin meningkatkan pemahaman berbagai pihak mengenai penyebab dari keterpaparan, kerentanan, dan kapasitas, melalui mekanisme partisipasi, dan berbagi hasilnya. 

Ke tiga: Mengetahui hak dan kewajiban.

Upaya pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim harus dipandang sebagai tanggung jawab pemerintah sebagai pemegang amanat untuk penegakan hak-hak asasi. Sistem pemerintahan dan juga lingkungan politik harus memastikan bahwa orang yang tinggal di daerah berisiko bencana dan perubahan iklim memiliki kemampuan untuk mengoreksi keputusan dan tindakannya. Kemudian peran dari pihak lain, seperti NGO harus melengkapi dan memungkinkan terjadinya hubungan yang baik antara pemegang pekerjaan dan penerima bantuan.

Ke-4: Memperkuat partisipasi dan tindakan masyarakat yang berisiko.

Semua warga masyarakat yang tinggal di daerah berisiko memilki hak untuk berpartisipasi dalam berbagai keputusan mengenai hajat hidup mereka. Pengalaman dan pengetahuan mereka terhadap  isu yang dihadapi sangat penting agar analisis yang dilakukan dan tindakan yang diambil adalah berdasarkan bukti-bukti empiris. Selain itu, keberlanjutan dan strategi pembangunan ketangguhan bergantung pada mereka yang akan menggunakannya. Karena itu, semua keputusan harus melibatkan secara langsung populasi di daerah yang berisiko. Termasuk pelibatan wanita, lansia, anak-anak, dan kelompok yang berisiko tinggi. 

Ke-5: Mempromosikan hubungan dan perubahan yang sistematik.

Mengingat banyaknya penyebab dan pendorong kerentanan dan keterpaparan terhadap bencana dan juga dampak dari perubahan iklim, maka strategi untuk membangun ketangguhan bencana dan perubahan iklim harus melibatkan berbagai sektor di masyarakat dan juga pemerintahan. Tujuan melakukan kegiatan tersebut adalah agar ketangguhan terhadap bencana dan perubahan iklim menjadi titik pusat perencanaan pembangunan. Kemudian komitmen berbagai pihak untuk hal ini perlu tercermin ke dalam kebijakan, rencana, dan juga penganggaran. 

Ke-6: Memerlukan sinergi dari tingkat yang berbeda-beda.

Kondisi politik yang mendukung sangat penting untuk mendasari tindakan di tingkat rumah tangga, masyarakat, dan juga di tingkat lokal. Dampak dari keputusan politik dan hukum sangat bergantung pada implementasi di tingkat pemerintahan yang berbeda dan kaitannya dengan populasi yang tinggal di tempat berisiko. Keputusan dan tindakan yang diambil di tiap tingkat perlu informatif dan memfasilitasi pendekatan yang saling terhubung dan terkoordinasi. 

Ke-7: Menarik dan membangun berbagai sumber pengetahuan.

Analisis risiko bencana dan juga perubahan iklim perlu melengkapi pengetahuan lokal dan tradisional. Hasilnya kemudian adalah penelitian ilmiah untuk menciptakan pengetahuan-pengetahuan baru. Langkah untuk membangun ketangguhan bencana dan perubahan iklim harus mampromosikan replikasi atau tiruan dari prakek yang efektif, mendorong inovasi mandiri dan mengenalkan teknologi baru untuk mengatasi tantangan baru atau tantangan lama yang semakin menignkat. Setelah itu, strategi dan program perlu dimonitor dan dievaluasi untuk memastikan bahwa pengetahuan berhasil direkam, diproses, dan digunakan oleh berbagai pihak. 

Ke-8: Perlunya pertanggungjawaban dan fleksibilitas.

Mengingat dampak dari perubahan iklim masih belum jelas, terutama di tingkat lokal, serta banyaknya dinamika yang terjadi, (seperti urbanisasi dan kerusakan lingkungan), yang kemudian memengaruhi keterpapran dan kerentanan, maka analisis pada risiko bencana dan perubahan iklim perlu merespon berbagai perubahan tersebut. Kemudian strategi dan program untuk membangun ketangguhan bencana dan iklim harus fleksibel dan mengakomodasi berbagai masukan baru. 

Ke-9: Menjawab rentang waktu yang berbeda.

Analisis, strategi, dan prorgam harus mampu menjawab risiko saat ini dan juga di masa yang akan datang. Menyiapkan diri pada ancaman yang telah diketahui hendaknya tidak mengabaikan upaya pengembangan kapasitas untuk beradaptasi pada dampak jangka menengah dan panjang dari perubahan iklim, termasuk kemungkinan berbagai hal yang tidak mampu diprediksi sebelumnya. Selanjutnya alokasi sumber daya, termasuk penganggaran, dan aktivitas pun perlu direncanakan dengan baik.

Ke-10: Tidak membuat kerusakan.

Proses dalam pengembangan strategi dan proram untuk membangun ketangguhan terhadap bencana dan iklim perlu memasukkan pengkajian dampak negatifnya, termasuk kontribusinya pada konfik dan pada lingkungan. Jika potensi kerusakan sudah bisa diidentifikasi, maka langkah-langkah untuk menghilangkan atau menguranginya perlu dimasukkan ke dalam desain strategi dan program. Selanjutnya, untuk menghindari rasa aman yang semu dan promosi adaptasi yang keliru, maka program-program harus berlandaskan pada pengkajian multi-ancaman dan multi-dampak.

www.domainesia.com