Categories
Kebijakan Penanggulangan Bencana

ICRC: Enam Pelajaran dari Konflik dan Pandemi

Apa saja pelajaran dari konflik dan pandemi?

Peter Maurer, Presiden ICRC menyampaikan pernyataannya di hadapan Dewan Keamanan PBB pada acara Debat Terbuka dengan tema Pandemi dan Keamanan.

Perlu diketahui, bahwa ICRC adalah lembaga kemanusiaan yang bekerja pada situasi konflik yang terjadi di berbagai negara. ICRC bermaksud untuk melindungi kemanusiaan dan membantu korban perang dan konflik bersenjata.

Menurut Peter, zona konflik adalah wilayah yang rawan, karena terjadinya pandemi. Warga yang berada pada zona tersebut telah sangat menderita, sehingga tambahan gangguan dapat menjadi bencana yang besar.

ICRC melihat dampak COVID-19 dan pengaruhnya pada sektor ekonomi telah mempertajam kerentanan, meningkatkan kebutuhan kemanusiaan, menambah dampak kekerasan dan konflik, meningkatkan tingkat stigmatisasi, meningkatkan angka kemiskinan global, memperhebat ketidakstabilan, meningkatkan ketegangan, dan memundurkan berbagai hasil pembangunan.

Zona konflik menjadi begitu rentan, terutama untuk melakukan respon terhadap pandemi. Di zona ini, pandemi tidak bisa dianggap sebagai persoalan kesehatan semata.

Namun, pada wilayah ini perlu perhatian pada kondisi politik yang mendukung sistem kesehatan, dukungan sosial dan aksi kemanusiaan, pendekatan berkesinambungan pada kedaruratan dan pembangunan, serta perubahan fundamental pada perilaku mereka yang berkonflik.

Tak dapat dimungkiri, bahwa pandemi mengubah kerja-kerja kemanusaain. Padahal saat ini di seluruh dunia terdapat 100 konflik bersenjata yang melibatkan 60 negara dan 100 kelompok bersenjata. Ini menunjukkan peningkatan pada jumlah konflik dalam dekade terakhir.

ICRC telah berpengalaman dalam melakukan penanganan pandemi, seperti Ebola, Kolera, dan TB, serta terakhir COVID-19. Setidaknya terdapat enam pelajaran penting yang didapatkan ICRC pada saat melaksanakan respon terhadap pandemi dan melakukan kerja-kerja kemanusiaan.

Pertama

Hukum kemanusiaan internasional perlu lebih menghormati perlindungan terhadap warga sipil dan berbagai infrastruktur penting dari berbagai gangguan, termasuk pandemi, perang, dan konflik.

Pelanggaran pada hukum kemanusiaan internasional tersebut, seperti pengeboman kota dan pengungsian massal menjadi tantangan dan hambatan pada upaya respon terhadap pandemi.  

Negara-negara yang layanan kesehatannya telah rusak karena perang mengecilkan kemungkinan untuk merawat dan membatasi penyebaran wabah. Akibatnya adalah meningkatnya angka kematian di ruang gawat darurat atau emergency room.

Pekerja kesehatan dan kemanusiaan adalah garda terdepan dan sekaligus terbelakang, sehingga perlu mendapatkan perlindungan.

Dalam suatu konflik, pengaruh positif dari mereka yang memiliki keuntungan atau kelebihan haruslah menjadi prioritas. Lembaga-lembaga kemanusiaan di seluruh dunia perlu menyarankan langkah-langkah untuk perlindungan, melawan stigma, dan menjaga netralitas dan imparsialitas dalam layanannya di tengah perang dan kekerasan.

Kedua

Pendampingan dan perlindungan harus tersedia untuk mereka yang membutuhkan tanpa adanya ancaman baik dari politisasi dan manipulasi.

Di bawah hukum internasional, imparsialitas bantuan kemanusiaan mengandung arti bahwa bantuan tidak boleh terhubung dengan pihak-pihak yang bertikai. Kebutuhan mereka yang terdampak adalah dasar dalam melakukan respon kemanusiaan.

Kesalahan informasi dan respon yang tidak adil akan menjadi bahan bakar dan menyebabkan ketidakstabilan. Saat ini, distribusi obat-obatan yang langka dan alat pelindung diri dapat memicu kekerasan. Kelak, distribusi yang tidak seimbang vaksin COVID19 dapat menyebabkan ketidakstabilan di masyarakat.

Pendistribusian vaksin harus dipastikan, bahwa tidak ada satu orang pun yang ditinggalkan. Manakala vaksin tersedia, pendistribusian yang seimbang sangat penting untuk dilakukan.

Ketiga

Respon yang dilakukan harus lebih dari sekadar mencukupi kebutuhan kesehatan dan memitigasi dampak ikutan yang lebih besar. Respon pandemi bukan hanya berarti mengirimkan masker atau mengisolasi pasien di ruang perawatan darurat.

Masyarakat membutuhkan langkah-langkah untuk melindungi mereka dari berbagai kerentanan, seperti kesehatan, sistem sanitasi, perlindungan sosial, dan mata pencaharian.

Tidak ada resep yang ampuh, tetapi ketika orang dihantam oleh dua kekuatan, seperti konflik dan penyakit, maka pendekatan yang berlandaskan konteks tertentu dan bukti-bukti akan menjadi penentu akan pentingnya melakukan pengelolaan infeksi dan memitigasi dampak lanjutan.

Kemudian yang perlu dilakukan adalah tidak membuat pengkotak-kotakan antara kerja kemanusiaan dengan pembangunan. Yang perlu dilakukan adalah menggabungkan antara respon darurat dan respon jangka panjang serta sinkronisasi antara langkah-langkah untuk pencegahan dan perbaikan.

Pengalaman ICRC menunjukkan, bahwa dalam kondisi tertentu, seperti di lokasi penampungan atau pengungsian dapat sangat mematikan jika terjadi wabah. Ancaman bahaya tersebut bukan hanya pada kelompok terdampak yang harus tinggal di sana, tetapi juga warga yang menerima pendatang tersebut.

Di lokasi yang berbahaya tersebut diperlukan penguatan di sektor pelayanan kesehatan dan langkah-langkah untuk menjaga higienitas. Dengan memenuhi kebutuhan akan kesehatan, maka kondisi yang kurang menguntungkan itu dapat dihindari. Pada saat yang sama juga mengurangi potensi ketegangan antar komunitas.

ICRC telah membuat sekitar 200 laporan rahasia dan disampaikan kepada pemerintah terkait mengenai kekhawatiran mereka dalam beberapa bulan terakhir terutama mengenai kondisi di beberapa lokasi yang rawan.

ICRC merekomendasikan perbaikan sistem secara menyeluruh yang meliputi sektor kesehatan, sanitasi, higienitas, kepadatan, kontak keluarga, perawatan bagi yang sakit, dan proses hukum.

Keempat

Upaya respon harus dilakukan dan dipastikan menyentuh mereka yang paling rentan dan komunitas terpinggirkan. Sebab, tak ada satu pun yang aman dari wabah, sampai semua orang aman.

Respon harus dipastikan sampai pada mereka yang tidak terlihat dan diam. Misalnya mereka yang harus terusir dari rumahnya, pekerja informal, mereka yang tinggal di area di bawah kekuasaan kelompok bersenjata, orang dalam tahanan, penyandang disabilitas, lansia, grup yang terpinggirkan karena isu ras, wanita dan anak-anak, serta yang terpinggirkan karena pilihan seksual dan gender.

Fokus perhatian dan pemenuhan adalah pada kebutuhan yang menyeluruh dibandingkan melakukan pemenuhan kebutuhan COVID dan non-COVID. Perang menyebabkan banyak hal, seperti luka dan perawatan kepada mereka yang memiliki penyakit kronis, sehingga respon pada kesehatan mental dan kekerasan seksual harus ditingkatkan seiring bertambahnya permintaan.

Kemudian pendampingan mata pencaharian dan dukungan sosial harus terus digenjot sebagai langkah penting untuk pencegahan.

Sebab, kegagalan dalam melakukan itu semua akan memeliharan siklus pemencilan (ekslusi), kekerasan, dan konflik.

Kelima

Proaktif mewujudkan terjadinya perlindungan warga sipil dan menghilangkan berbagai gangguan pelaksanaan perlindungan tersebut. 

Pemerintah disarankan tidak menggunakan pandemi sebagai alasan pemberlakuan sistem draconian (keras/otoriter) yang mengabaikan hukum-hukum kemanusiaan internasional dan hukum hak asasi manusia. Seluruh langkah untuk mengatasi dan mencegah penyebaran wabah haruslah terbatas waktu, tidak diskriminatif, dan memerhatikan kebutuhan kesehatan masyarakat.

Guna mewujudkan terjadinya hal-hal seperti di atas, maka pengecualian aturan yang membatasi pada pekerja kemanusiaan perlu dilakukan jika memungkinkan. Di wilayah konflik, maka suatu pemerintahan perlu secara tegas menerapkan hukum yang membatasi penggunaan kekuatan bersenjata secara menyeluruh.

Kemudian pengecekan dan keseimbangan respon harus dilakukan, sehingga langkah-langkah drastis, seperti karantina wilayah dan pengumpulan data tidak dimanfaatkan sebagai perangkat untuk mengontrol warga secara keras. Langkah-langkah tersebut juga hendaknya tidak sampai menurunkan kepercayaan kepada upaya-upaya kesehatan yang telah dan akan terus dilakukan. Oleh karena itu, pembatasan pada aksi kemanusiaan hendaknya bersifat sementara dan tidak tetap/fix untuk waktu yang lama.

Keenam

Sebuah respon akan efektif jika ada kepercayaan masyarakat dan pelibatan mereka.

Respon terhadap COVID di seluruh dunia menjadi penentu tingkat kepercayaan warga negara kepada pemerintahnya. Dalam lingkungan konflik, pemerintah lokal dapat membangun kepercayaan dengan mendengarkan masyarakatnya dan bertindak dengan penuh transparansi.

Responden pun perlu dipercaya dan terhindar dari berbagai stigma. Jalan satu-satunya agar tetap dipercaya oleh masyarakat adalah dengan menjaga netralitas dan imparsialitas dalam setiap keputusan dan aksi yang diambil. Hal ini harus terus dijaga dari pusat pemerintahan hingga ke garda terdepan atau bahkan last mile (masyarakat yang paling akhir) menerima bantuan atau layanan.

Kepercayaan dapat dicapai dengan mendengarkan keluhan masyarakat, berbicara dengan mereka, menjalin hubungan, bekerja sama dengan pemimpin dan tokoh masyarakat serta pemuka agama.

Akhirnya, di garis depan pertempuran melawan pandemi, maka titik temu antara upaya kesehatan dan keamanan bukanlah menyangkut perdebatan politik, melainkan persoalan kepercayaan.

Leave a Reply