Kebijakan Penanggulangan Bencana

Kota yang Pintar untuk Penanggulangan Bencana

Photo by Tom Fisk from Pexels

Seperti apa dan kenapa diperlukan kota yang pintar?

Pemerintah kota di mana saja diharapkan memenuhi dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada warga kota tersebut. Selain warga kota, tentu saja berbagai kalangan juga perlu mendapatkan pelayanan, misalnya pendatang, pebisnis, pejabat dari kota lain, hingga para turis dari mancanegara.

Harapannya, dengan memberikan pelayanan dan memenuhi kebutuhan semua warga dan juga pendatang dengan berbagai kepentingannya, kota tersebut akan lebih berkembang. Pada ujungnya, kebahagiaan dan kesejahteraan warga pun akan tercipta.

Namun, pertanyaannya kemudian adalah bagaimana mewujudkan kota yang pintar, terutama untuk mendukung upaya penanggulangan bencana?

Beruntung sekali, saya pernah mengunjungi markas Jakarta Smart City di Gedung Balaikota Jakarta pada Agustus 2019 yang lalu dan mendapatkan informasi dari petugas di sana.

Ide awal dari Jakarta Smart City adalah memanfaatkan teknologi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien.

Selain teknologi, digunakan pula ilmu dan metode lain yang saling mendukung. 

Kota yang pintar memanfaatkan ilmu statistika untuk mengolah berbagai data. Selanjutnya, mengemas data tersebut menjadi satu informasi yang menarik dan dapat bermanfaat. Langkah terakhir adalah melakukan komunikasi berbagai informasi yang sudah disusun kepada khalayak atau masyarakat luas.

Di bidang statistika, obyek yang dikaji di suatu kota banyak sekali.

Di antaranya adalah berkaitan dengan manusia-manusia yang tinggal di kota lengkap dengan mobilitas mereka, permasalahan yang dihadapi, dan isyu-isyu terkait lainnya.

Persoalan ekonomi lengkap dengan berbagai aspeknya, seperti harga, komoditas, kemudahan usaha, dan lainnya.

Persoalan lingkungan, lengkap dengan berbagai problematikanya, seperti kebencanaan, pencemaran lingkungan, dan sampah.

Kemudian aspek pemerintahan lengkap dengan berbagai persoalan dan keputusan yang dihasilkannya. 

Persoalan kesehatan masyarakat juga menjadi layanan yang perlu diperhatikan, apalagi pada saat pandemi seperti sekarang ini. Kota yang pintar perlu menyediakan informasi mengenai keberadaan dan ketersediaan ambulance, serta yang barangkali sangat penting saat ini adalah ketersediaan ruang di rumah sakit.

Sementara itu, bagi para turis, kota yang pintar hendaknya juga menyajikan berbagai informasi, seperti obyek wisata. Kemudian juga kegiatan atau event yang sedang dan akan berlangsung di sebuah kota.

Jika ada suatu persoalan dan telah dilakukan upaya penyelesaian oleh para petugas, informasi ini pun harus bisa disajikan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, kota yang pintar biasanya memiliki mekanisme pelaporan dan status pengerjaan.

Mekanisme tersebut, seperti sudah disebutkan di atas, terdiri dari tahap pelaporan, sedang dikerjakan, dan selesai. Status ini dapat dilihat dengan mudah oleh para pelapor dan warga lainnya.

Oleh sebab itu, maka sumber daya manusia, peralatan, dan teknologi yang diperlukan oleh sebuah kota yang pintar pun harus mumpuni.

Sumber daya manusia yang dimaksud haruslah mampu mengoperasikan berbagai alat yang digunakan, melakukan analisis persoalan, hingga memiliki kemampuan komunikasi kepada masyarakat. Hal ini dapat dipenuhi oleh satu orang jika ada atau merekrut banyak orang dengan kemampuan yang berbeda-beda. Tentu dua metode pemenuhan sumber daya manusia ini bergantung dari kemampuan kota itu sendiri.

Selanjutnya dari sisi peralatan. Perangkat tersebut mencakup CCTV untuk memantau berbagai sudut kota, sehingga pengelola dapat melihat persoalan yang terjadi, proses pengerjaan suatu tugas, hingga berbagai kebutuhan masyarakat lainnya. Seperti di film-film, CCTV juga kian penting sebagai bukti manakala terjadi suatu kejahatan di sebuah kota.

Perangkat komunikasi dua arah juga sangat penting untuk menghubungkan antara pengelola CCTV yang berada di markas dengan petugas di lapangan. Hal ini dimaksudkan agar persoalan dapat segera dikomunikasikan dan diselesaikan dengan cepat. Selain itu, petugas di lapangan dapat mengomunikasikan persoalan, kendala, hingga capaian mereka kepada pengelola di posko atau kantor.

Selanjutnya, adalah teknologi dan perangkat untuk mengomunikasikan berbagai persoalan, proses pengerjaan, dan capaian kepada masyarakat.

Kota yang pintar seringkali menggunakan sarana dan saluran komunikasi berlapis. Mereka tak hanya bergantung pada satu saluran, seperti website. Kota yang pintar juga memanfaatkan media sosial, seperti Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, Youtube, dan lainnya. Di samping itu, mereka juga memanfaatkan videotron di tempat-tempat strategis sebagai media penyebarluasan informasi.

Media-media komunikasi tersebut, selain videotron, diharapkan mampu menjamin terjalinnya komunikasi dua arah antara pengelola atau pemerintah kota yang pintar dengan masyarakatnya. Oleh sebab itu, para pengelola harus responsif memantau masukan, saran, keluhan, hingga persoalan masyarakat dan kemudian meneruskan kepada petugas di lapangan untuk penyelesaian berbagai isyu tersebut.

Dari persoalan, keluhan, saran, dan masukan masyarakat, selanjutnya pemerintah kota yang pintar pada akhirnya dapat membuatnya menjadi satu kebijakan baru. Tentu saja, tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memberikan berbagai kemudahan, pelayanan, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Kota yang Pintar untuk Penanggulangan Bencana

Seperti sudah disampaikan di bagian-bagian awal tulisan ini, kota yang pintar adalah sebuah kota yang mampu memenuhi kebutuhan warganya.

Pengertian tersebut tak terkecuali untuk upaya penanggulangan bencana. Dalam kaitannya dengan kebencanaan, kota pintar tentu perlu menyesuaikan diri dengan persoalan kebencanaan yang dihadapi di kota tersebut. Sebagai contoh, di Jakarta, maka bencana yang sering terjadi adalah banjir dan kebakaran permukiman.

Menghadapi dua jenis bencana tersebut, maka Jakarta sebagai kota pintar perlu menyesuaikan dirinya. Untuk jenis bencana banjir, pemantauan tinggi muka air dilakukan di berbagai sungai dan saluran. Kemudian dalam perkembangannya, dilakukan juga pemantauan tinggi genangan manakala banjir terjadi.

Bahkan, saat ini telah dikembangkan pula crowdsourcing information atau pengumpulan informasi dari warga. Caranya adalah dengan memanfaatkan kata kunci tertentu, seperti ‘banjir’ yang ada di media sosial dan membuat pemetaannya. Selain itu, masyarakat juga diminta untuk melaporkan kondisi genangan air di lingkungan tempat tinggalnya.

Kemudian, dari pemantauan tersebut selanjutnya diinformasikan kepada masyarakat melalui berbagai saluran informasi, sehingga kondisi genangan diketahui dan warga dapat menghindarinya.

Mengenai kebakaran permukiman, mohon maaf saya kurang update mengenai hal ini. Namun, idealnya terdapat informasi lokasi pos pemadam kebakaran, lokasi hidran atau sumber air, hingga kapasitas peralatan yang dimiliki.

Apabila suatu kota memiliki risiko bencana yang lain, maka hendaknya kapasitas kota tersebut juga disesuaikan untuk menanggulangi bencana tersebut.

Harapannya sekali lagi adalah untuk memenuhi dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada warga kota tersebut. Sementara itu, dalam konteks bencana, maka diharapkan dapat menyelamatkan jiwa dan mengurangi penderitaan masyarakat yang terdampak bencana.

Leave a Reply