Penanggulangan Bencana

Penentuan Siaga Darurat Covid-19 di Daerah

Menyikapi terjadinya pandemi COVID-19, banyak pertanyaan dari teman-teman di provinsi/kabupaten/kota, terutama menyangkut penetuan keadaan darurat bencana yang terdiri dari Siaga Darurat, Tanggap Darurat, dan Transisi Darurat ke Pemulihan.

COVID-19 termasuk bencana non-alam. Pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

Status siaga dan tanggap darurat merupakan kategori jenis keadaan darurat bencana. Dalam hal ini, keadaan darurat virus Korona, yang menjadi pandemik.

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 pasal 1 ayat 3, keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat yang memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai, yang meliputi kondisi siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.

Status siaga darurat adalah keadaan ketika potensi ancaman bencana sudah mengarah pada terjadinya bencana, yang ditandai dengan adanya informasi peningkatan ancaman berdasarkan sistem peringatan dini yang diberlakukan dan pertimbangan dampak yang akan terjadi di masyarakat.

Status tanggap darurat adalah keadaan ketika ancaman bencana terjadi dan telah mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat.

Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 juga menyebut, status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana. Status keadaan darurat ditetapkan oleh pemerintah. Pada tingkatan nasional ditetapkan oleh presiden, tingkat provinsi oleh gubernur, dan tingkat kabupaten/kota oleh bupati/wali kota.

Wewenang penetapan status siaga dan tanggap darurat ada pada pemerintah daerah masing-masing. Hal ini sebagaimana isi surat edaran tentang pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) di Daerah, yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada 29 Maret 2020.

Surat edaran diterbitkan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 dan menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang percepatan penanganan COVID-19 di lingkungan pemerintah daerah.

Berikut ini isi surat terkait status siaga dan darurat Corona di daerah, yang tercantum pada poin nomor 3:

Pemerintah Daerah dapat menetapkan status keadaan darurat siaga bencana COVID-19 dan/atau keadaan tanggap darurat bencana COVID-19 di tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota dengan mempertimbangkan beberapa hal antara lain:

  1. Penetapan status darurat siaga bencana atau tanggap darurat bencana harus didasarkan pada kajian atau penilaian kondisi daerah perihal penyebaran COVID- 19 yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Kesehatan kabupaten/kota/provinsi.
  2. Setelah dilakukan kajian atau penilaian kondisi daerah perihal penyebaran COVID-19, Gubernur, Bupati/Walikota menetapkan status bencana COVID-19.

Kajian atau Penilaian Kondisi Daerah

Teman-teman di Provinsi/Kabupaten/Kota barangkali perlu mendapatkan penjelasan lebih jauh mengenai kajian atau penilaian kondisi daerah. Hal ini terutama penting bagi daerah yang akan menerapkan status siaga darurat. Di daerah-daerah tersebut, ancaman pandemi COVID-19 berpotensi mengganggu kehidupan dan penghidupan penduduk, tetapi belum benar-benar terjadi.

Kondisi di atas berbeda dengan mereka yang sudah menetapkan status tanggap darurat, karena ancaman sudah terjadi. Misalnya adanya kasus positif COVID-19 atau sudah ada yang meninggal dunia karena COVID-19. Dalam kondisi ini, maka kajian atau penilaian kondisi daerah sudah tidak diperlukan lagi dan langsung berada dalam status tanggap darurat.

Sependek pengetahuan saya, kajian atau penilaian kondisi daerah ini dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan kajian risiko bencana. Peraturan mengenai kajian risiko bencana secara lengkap adalah Peraturan Kepala BNPB Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana.

Secara singkat, pendekatan yang digunakan dalam Kajian Risiko Bencana adalah R = (H*V)/C, di mana R: risiko bencana, H: hazard atau ancaman bencana, V: vulnerability atau kerentanan, dan C: capacity atau kapasitas.

Dalam kajian atau penilaian kondisi daerah mengenai penyebaran COVID-19, maka risiko yang dihadapi adalah penyebaran pandemi COVID-19 di suatu provinsi/kabupaten/kota.

Sementara itu, untuk Hazard atau Ancaman yang dihadapi adalah penyebaran virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. Mengingat organisasi kesehatan dunia (WHO) sudah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi, maka artinya penyakit ini dapat terjadi di mana saja di seluruh dunia.

Konsekuensi lainnya, setiap orang dapat tertular dan menularkan virus Korona baru ini. Dengan demikian, karena kondisi tersebut, maka ancaman SARS-CoV-2 sangat nyata dan bisa terjadi pada siapa saja dan di mana saja.

Poin selanjutnya adalah menyangkut Vulnerability atau Kerentanan. Ini adalah kondisi di suatu daerah yang menyebabkan ketidakmampuan untuk menghadapi dan memperhebat ancaman bencana.

Berbicara kerentanan, kita mengenal ada dua hal, yaitu penduduk terpapar (komponen sosial budaya) dan kerugian (ekonomi, fisik, dan lingkungan). Namun, melihat ancaman dari SARS-CoV-2, maka lebih ke komponen sosial budaya, meskipun nantinya faktor ekonomi dan lingkungan juga dapat terdampak.

Dalam hal komponen penduduk terpapar, maka perlu dipertimbangkan: kepadatan penduduk di suatu wilayah, interaksi dan pergerakan penduduk, kondisi kependudukan atau demografi untuk menentukan kelompok rentan dan yang berpotensi menjadi pembawa (carrier).

Kerentanan dalam kondisi demikian kurang lebih penjabarannya sebagai berikut: semakin tinggi kepadatan penduduk, maka akan semakin rentan terjadinya penularan virus. Demikian juga semakin tinggi interaksi dan pergerakan, maka risiko penularan juga meningkat. Apalagi jika interaksi terjadi antara mereka yang rentan dan mereka yang berpotensi sebagai carrier.

Setelah mengetahui risiko, ancaman, dan kerentanan, maka aspek selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah poin kapasitas. Di sini, yang bisa menjadi pertimbangan adalah ketersediaan tenaga medis, jumlah rumah sakit rujukan, ketersediaan tempat tidur, ketersediaan ventilator, kapasitas tes COVID-19, ketersediaan anggaran, dan lain sebagainya.

Nah, dari ketiga komponen ancaman, kerentanan, dan kapasitas, maka suatu daerah perlu menentukan status siaga darurat jika komponen kapasitas lebih kecil daripada ancaman dan kerentanan yang terjadi, sehingga risiko kejadian bencana di daerah tersebut tinggi. Sebaliknya, jika kapasitas mampu mengatasi ancaman dan kerentanan, maka risiko kejadian bencana di daerah tersebut dapat dikatakan rendah.

Sebagai tambahan, seiring diterbitkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), maka teman-teman di daerah dapat merujuk pada kriteria penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar, yaitu:

  1. Jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah;
  2. Terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.

Selain itu, permohonan suatu daerah untuk melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar kepada Menteri Kesehatan perlu juga menambahkan data:

  1. Peningkatan jumlah kasus menurut waktu (kurva epidemiologi)
  2. Penyebaran kasus menurut waktu (peta penyebaran menurut waktu)
  3. Kejadian transmisi lokal (hasil penyelidikan epidemiologi penularan generasi kedua dan ketiga)

Demikian kurang lebih penjabaran penentuan status siaga darurat dan tanggap darurat yang banyak ditanyakan oleh teman-teman di provinsi/kabupaten/kota, semoga dapat bermanfaat dan mohon maaf jika ada kekurangan di sana-sini, karena keterbatasan pengetahuan kami.

Sumber:

  1. Liputan 6
  2. CNBC Indonesia

Leave a Reply