Penanggulangan Bencana: Kesiapsiagaan Menghadapi Kebakaran Hutan dan Lahan 2018

BMKG memprediksi datangnya musim kemarau di bulan Mei 2018 ini. Musim tanpa hujan ini seringkali diiringi dengan bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di beberapa provinsi. Apa saja upaya kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana yang perlu dilakukan untuk menghadapi Karhutla? 

Sebelum membahas hal tersebut, kita perlu terlebih dahulu menengok bagaimana potret Karhutla selama beberapa tahun terakhir. Jika ditilik dari data yang dimiliki Badan Nasional Penanggulangan Bencana, maka berikut ini potret karhutla selama 10 tahun terakhir: 

Bagaimana perbandingan luas lahan terbakar per tahun?
Luas Lahan Terbakar Akibat Karhutla Tahun 2013-2018 (Ratih Nurmasari)

Dari potret luas lahan terbakar per tahun, maka dapat dilihat bahwa dari tahun 2013 hingga 2018, bencana Karhutla paling parah terjadi di tahun 2015. Kondisi ini disebabkan juga oleh pengaruh fenomena El Nino yang berkepanjangan, sehingga musim kemarau yang sangat kering mempermudah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Distribusi Luas Lahan Terbakar per Provinsi Akibat Karhutla Tahun 2013 sampai 2018
Distribusi Luas Lahan Terbakar per Provinsi Akibat Karhutla Tahun 2013 sampai 2018 (Ratih Nurmasari)

Dari grafik sebaran luas lahan terbakar di atas, kita dapat melihat bahwa Provinsi Kalimantan Tengah mengalami kebakaran yang paling luas. Sementara yang setiap tahun mengalami kebakaran yang cukup luas adalah Provinsi Riau.

Dari dua grafik Karhutla tersebut, kita dapat melihat bahwa data dan informasi untuk mendukung upaya penanggulangan bencana Karhutla sangatlah penting untuk penanganan bencana ini secara lebih cepat dan efisien di tahun ini dan masa yang akan datang. 

Namun, pertanyaan lain muncul ke permukaan, yaitu data dan informasi apa saja yang kita perlukan pada saat pra, tanggap darurat, dan pascabencana Karhutla? 

Pada akhir bulan April 2018 yang lalu, saya berkesempatan mengikuti diskusi di Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia. Acara ini digagas oleh Yayasan Peta Bencana dan melibatkan berbagai pihak seperti IESA, IPB, LTKL, WRI, BRG, Universitas Negeri Jambi, UI, UGM, serta BNPB. 

Berikut ini kurang lebih ringkasan diskusi tersebut: 

Persoalan Data dan Informasi untuk Bencana Karhutla

Satu persoalan yang muncul dari diskusi adalah kesadaran bahwa banyak sekali institusi yang mengeluarkan data hotspot (titik panas) yang justru menyebabkan kebingungan di masyarakat. 

Selain itu, masih belum jelas dan sesuai antara peta peruntukan lahan dengan kondisi di lapangan, misalnya di peta suatu lahan digunakan untuk hutan rakyat atau hutan lindung, tetapi di lapangan lahan tersebut justru digunakan untuk kebun sawit. 

Masalah lain yang juga menjadi pertanyaan adalah bagaimana membangun jaringan (networking) untuk memperkuat sistem penanggulangan bencana Karhutla yang sudah ada? 

Guna mengatasi berbagai persoalan tersebut, maka diperlukan beberapa langkah di antaranya adalah: 

Beberapa Langkah Tindak Lanjut yang Perlu Dilakukan

Perlu segera diberlakukan kebijakan satu peta agar jelas dan cocok antara peruntukan satu lahan di peta dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Kebijakan satu peta ini juga untuk menghindari tumpang tindih peruntukan lahan, misalnya hutan lindung tetapi untuk tanaman sawit. Dengan adanya kebijakan satu peta, diharapkan pihak yang melanggar peruntukan suatu lahan dapat segera ditindak sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku. 

Diperlukan juga penyederhanaan sistem komando untuk pemadaman, misalnya dalam bentuk Standard Operating Procedure (SOP) yang berlaku bagi pemerintah, perusahaan, dan masyarakat yang dipatuhi oleh berbagai pihak seperti pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dari berbagai tingkatan, mulai dari tingkat nasional hingga ke lokal (tapak). Hal ini bisa dilakukan dengan melakukan stakeholder mapping dari tingkat nasional hingga lokal. 

Selain itu, untuk berbagai analisis terkait Karhutla diperlukan juga citra satelit yang lengkap, baik itu dari aspek temporal (waktu perekaman), spasial (ketelitian dan cakupan), hingga spektral (kelengkapan saluran di citra satelit). 

Dari sisi cuaca yang sangat mendukung operasi pemadaman api sekaligus juga potensi terjadinya kebakaran, maka diperlukan informasi yang lebih detail. Cara yang dapat ditempuh adalah dengan membangun stasiun cuaca di tingkat lokal pada daerah yang sering terbakar. 

Berbagai pengetahuan dari pihak yang berbeda dalam penanganan Karhutla perlu juga dikumpulkan, disusun, untuk kemudian dibagikan kepada khalayak yang lebih luas sebagai satu media pembelajaran. Upaya ini dapat dilakukan dengan membentuk satu knowledge centre (pusat pengetahuan), sehingga berbagai kearifan, pengetahuan, dan juga pengalaman penanganan Karhutla tidak hilang ditelan waktu. 

Isu Karhutla tidak bisa lepas dari kondisi sosial ekonomi warga di sekitar atau yang terkait dengan wilayah yang terbakar. Oleh sebab itu, data sosek ini juga diperlukan dan sangat penting. 

Beberapa hal yang belum jelas, misalnya siapa yang harus membuat dan kemudian membagikan Peta Rawan Karhutla? Selain itu, diperlukan juga kejelasan siapa pihak yang harus menghitung kerugian pascakebakaran? 

Upaya yang Telah Dilakukan 

Salah satu contoh upaya yang telah dilakukan adalah oleh KLHK dan IPB yang membangun situs www.kebakaran.or.id. Dalam situs tersebut, kita dapat menemukan berbagai informasi seperti peta kerawanan kebakaran, prediksi risiko kebakaran hutan dan lahan 1 s/d 6 bulan, dan tahapan apa yang harus dilakukan untuk pencegahan Karhutla. 

Semua itu dapat bermanfaat untuk membangun satu sistem peringatan dini (Early Warning System) Karhutla. 

Khusus untuk upaya Penanggulangan Bencana, maka sangat diperlukan data hotspot dan dilengkapi dengan data/peta daerah yang benar-benar terbakar. Hotspot sejatinya hanya menunjukkan anomali panas dan perlu digabung dengan informasi gas/emisi yang menentukan kualitas udara dan lahan yang benar-benar terbakar. 

Tindak Lanjut 

Setelah mengetahui persoalan, langkah-langkah yang perlu dilakukan, dan upaya yang telah dilakukan, maka diperlukan informasi kunci seperti data hotspot terpusat pada satu institusi yang berwenang yang bisa diakses dan digunakan sebaik-baiknya oleh masyarakat. 

Perlu kejelasan data mana yang harus digunakan mengingat terdapat banyak sumber data yang saling tumpang tindih (overlap) dari beragam sumber, sehingga memengaruhi akses data tersebut. 

Data dan informasi yang diperlukan tersebut adalah informasi mengenai hotspot, histori titik api, lahan yang benar-benar terbakar, infrastruktur pemadam api, penggunaan lahan atau wilayah konsesi, indeks pencemaran udara, dan posko kebakaran yang ada. 

Sumber dan Pengolah Data: Ratih Nurmasari, Statistisi, BNPB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top
%d bloggers like this: