Opini: Becak, PKL, Tragedi, dan Nawa Cita

Derita trotoar dan pejalan kaki di Jakarta
Trotoar kian lebar, namun penggunanya pun makin beragam.
Setelah Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, mengeluarkan pernyataan mengenai becak, baik itu becak boleh beroperasi kembali, pengayuh becak harus dilatih mengayuh, hingga datangnya becak dari luar karena ditunggangi kepentingan dan partai politik, maka banyak sudah reaksi yang bermunculan.
 
Sebagian pihak setuju hadirnya kembali becak karena seperti yang disampaikan Gubernur, becak dapat menolong ibu-ibu yang membawa banyak barang belanjaan dari pasar dan kesulitan kalau harus naik ojeg. Becak juga diharapkan dapat mendukung kelestarian lingkungan karena tidak menggunakan bahan bakar fosil yang menyebabkan polusi.
 
Di sisi lain, kehadiran becak di Jakarta tidak disetujui karena bertentangan dengan peraturan daerah tentang transportasi umum, menyebabkan kesemrawutan, menambah kemacetan jalanan Jakarta dan lain-lain.
 
Terlepas dari pro dan kontra tersebut, isu dan kehadiran becak sesungguhnya merupakan skenario amat pintar dengan dampak sangat luas di seluruh Indonesia dan menentukan wajah negeri ini di masa datang.

 
Tragedy of the Commons
 
Pada tahun 1968, seorang ahli ekologi Garret Hardin menulis teori Tragey of The Commons, atau tragedi kepemilikan bersama. Commons di sini adalah berbagai benda yang digunakan secara bersama tanpa perlu adanya aturan. Contoh commons adalah atmosfer, samudera, sungai, ikan di lautan, hingga kulkas yang ada di kantor.
 
Lebih mudah menjelaskan teori Hardin tersebut menggunakan contoh sebagai berikut:
 
Bayangkanlah sekawanan kambing yang sedang merumput di sebuah lahan. Dari waktu ke waktu, kambing itu akan bertambah jumlahnya karena berkembang biak. Di sisi lain, lahan tempat rumput tumbuh tidak mengalami penambahan luas. Akibatnya, rumput pun mulai habis karena yang makan makin bertambah sementara lahan tempat tumbuh rumput tetap.
 
Makin lama, lahan itu pun tak mampu menyediakan rumput bagi kambing-kambing yang kini memenuhi seluruh bagian lahan dan tidak ada lagi tempat bagi tumbuhnya rumput. Tragedi pun terjadi ketika kambing mulai mati satu demi satu karena tidak ada lagi rumput yang bisa dimakan. Kira-kira, begitulah proses terjadinya Tragedy of the Commons.
 
Tragedy of the Commons di Jakarta
 
Kita pun dapat menggunakan teori Tragedy of the Commons untuk melihat berbagai kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur di Jakarta, termasuk dalam kebijakannya menyangkut PKL dan Becak.
 
Manakala PKL diizinkan berjualan di ruas jalan Tanah Abang dan becak juga diberi ruang untuk kembali beroperasi, maka ini akan menyebabkan domino effect. Saat ini, kita melihat bagaimana trotoar dan jalan di lokasi lain di Jakarta sudah mulai dikuasai oleh PKL karena melihat contoh yang terjadi di Tanah Abang. Kita juga mendengar kabar mengenai datangnya tukang becak dari daerah lain ke Jakarta karena mengetahui kalau moda transportasi ini boleh kembali beroperasi.
 
PKL yang menggelar lapak dagangannya di trotoar atau jalan adalah bentuk okupasi kepada commons, atau properti milik bersama. Demikian juga halnya jika nanti kian banyak becak yang beroperasi di jalanan Jakarta. Akibatnya cukup mudah diduga, yaitu Jakarta yang makin semrawut, makin macet, dan makin tidak nyaman dihuni.
 
Berdasarkan Indeks Kebahagiaan 2017 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik, Jakarta berada di tengah, sedikit lebih tinggi dari indeks kebahagiaan Indonesia. Jika kesemrawutan, kemacetan, ketidaknyaman terjadi karena kebijakan semacam PKL dan becak, maka posisi Jakarta pun akan melorot, bisa jadi setara dengan Papua yang memiliki indeks kebahagiaan paling rendah.
 
Skenario Masa Depan
 
Melihat dari uraian di atas, tampaknya masa depan Jakarta memang suram. Namun, sejatinya ini adalah skenario untuk menciptakan pemerataan pembangunan ke seluruh Indonesia.
 
Sesuai dengan Nawa Cita, atau sembilan agenda prioritas Presiden Jokowi, maka salah satunya adalah bagaimana membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
 
Dalam rangka mencapai cita-cita tersebut, maka berbagai upaya sudah dilakukan oleh pemerintahan Jokowi seperti dengan membangun infrastruktur secara besar-besaran di daerah pinggiran, mulai dari Papua hingga pulau-pulau terluar Indonesia.
 
Tantangan yang dihadapi oleh Presiden Jokowi untuk mencapai prioritas pembangunan tersebut sangat berat karena kondisi geografis Indonesia yang sangat luas dan berbagai kendala lainnya. Kondisi ini masih ditambah dengan pesona Jakarta sebagai pusat pertumbuhan dengan berbagai fasilitas dan layanan umum yang tersedia di kota ini, termasuk peluang kerja baik formal dan informal.
 
Jakarta yang bagus, terawat, tertata, dan mengundang banyak orang untuk datang tentu menjadi kendala bagi cita-cita Presiden untuk membangun dari pinggiran.
 
Nah, pada kondisi inilah kebijakan becak dan PKL menjadi penting. Kebijakan ini akan membuat Jakarta makin macet dan tambah semrawut.
 
Apabila jalanan di Jakarta sudah dipenuhi oleh becak dan trotoarnya diokupasi oleh PKL, maka tragedy of the commons pun terjadi.
 
Selanjutnya, warga Jakarta pun tak nyaman dan bahagia. Bisa jadi mereka akan berpindah ke wilayah lain di negeri ini.
 
Perpindahan warga Jakarta ke lokasi lain otomatis akan membentuk pusat-pusat pertumbuhan baru. Dengan demikian, fenomena ini secara tidak langsung akan mempercepat terwujudnya cita-cita Presiden Jokowi dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.
 
Pinjam gambar dari sini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top
%d bloggers like this: