Penanggulangan Bencana: Diskusi Data Kebencanaan

Para pelaku penanggulangan bencana belum semua memahami peran data bencana dalam mendukung upaya penanggulangan bencana. Guna menjawab persoalan ini, maka diskusi mengenai data bencana dilakukan di Facebook pada 21 April 2017.

Diskusi ini melibatkan berbagai pihak seperti BNPB, BPBD, dan masyarakat lain pemerhati isu-isu bencana. Dari BNPB berkenan memberikan penjelasan adalah Suprapto dan Ratih, dua personil yang sehari-hari berkecimpung dengan data statistik kebencanaan.

Beberapa pertanyaan yang ingin diklarifikasi dalam diskusi ini antara lain adalah:

  1. Kenapa data bencana penting untuk upaya penanggulangan bencana?
  2. Bagaimana cara untuk mengumpulkan data bencana?
  3. Kemudian dari data bencana tersebut, bagaimana menampilkannya dalam satu produk yang bisa diakses, dibaca, dan dipahami oleh banyak orang?

Berikut ini ringkasan diskusi mengenai data bencana, selamat membaca.

Kenapa data bencana penting?

Data bencana sangat penting untuk mengetahui periode ulang satu jenis bencana. Demikian dikatakan Suprapto mengawali diskusi. Pendapat ini mendapat dukungan dari Mas Lis, BPBD Jawa Tengah, yang mengatakan bahwa pengelolaan data bencana perlu dilakukan untuk merekam peristiwa bencana, upaya penanganan pada saat tanggap darurat, sampai dengan upaya pasca bencana pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi. Pendek kata, menurut Mas Lis, data bencana penting untuk mendukung proses pengambilan keputusan oleh para pelaku penanggulangan bencana.

Selain untuk mengambil keputusan, Ratih menambahkan bahwa pengelolaan data bencana yang baik dapat mendukung kegiatan penanggulangan bencana dalam tahap perencanaan, peramalan kejadian bencana, hingga dimanfaatkan para akademisi untuk melakukan penelitian. Tidak lupa, Mas Lis juga mengingatkan, bahwa data bencana dapat menjadi informasi pendukung untuk melakukan manajemen risiko bencana sampai dengan pembuatan peta-peta risiko bencana.

Apa persoalan yang muncul dalam upaya pendataan bencana?

Kendati data bencana sangat penting untuk mendukung upaya penanggulangan bencana, namun pada praktiknya masih ditemui beberapa persoalan. Sebagai contoh, Ratih menggarisbawahi perlunya kejelasan konsep dan definisi mengenai data bencana. Beliau mencontohkan dilema saat melakukan pendataan sebab bencana yang menimbulkan kerusakan kecil, seperti jalan lima meter, disamakan dengan bencana yang menimbulkan korban jiwa dan kerugian yang besar. Selain itu, beliau juga menyinggung mengenai belum adanya kejelasan mengenai metode pendataan pada bencana yang terjadi dalam kurun waktu yang lama atau melanda daerah administrasi yang berbeda.

Senada dengan Ratih, Suprapto mengatakan bahwa kurang tepat jika data yang dikumpulkan adalah data bencana, namun yang lebih pas adalah data kejadian. Hal ini terjadi karena belum ada batasan yang jelas dalam hal kuantifikasi data bencana. Lebih jauh lagi, beliau menyoroti perkembangan pendataan bencana di BPBD yang menunjukkan kerancuan mengenai definisi bencana. Kondisi ini dapat ditemukan misalnya pada saat BPBD melaporkan pohon tumbang dan orang tenggelam sebagai kejadian bencana.

Kerancuan definisi ini menurut Awaludin dari Pemda Kabupaten Alor, NTT, bisa jadi disebabkan karena pengertian bencana menurut UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana berbeda dengan definisi bencana di lembaga dunia seperti UNISDR. Dalam UU, bencana adalah satu peristiwa yang mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Sementara itu, menurut UNISDR, satu kejadian disebut bencana manakala masyarakat dengan segala sumber daya yang dimilikinya tidak sanggup mengatasi dampak bencana.

Persoalan lain yang ditemukan menurut Iwan dari DMI adalah masih adanya variasi data yang ditemukan di lapangan kendati sudah ada Perka Standardisasi Data Bencana dari BNPB. Selain itu, pengelompokan data, misalnya kelompok rentan juga masih terdapat perbedaan.

Apa yang harus dilakukan? 

Setelah melihat manfaat dan tantangan dalam pengelolaan data bencana, maka muncul pertanyaan lanjutan, yaitu langkah apa yang kemudian harus dilakukan?

Menurut Ratih, data bencana berasal dari berbagai sektor, sehingga data tersebut perlu dikumpulkan dari berbagai pihak. Suprapto mendukung pernyataan ini dengan memberikan informasi bahwa di BNPB data bencana diperoleh dari laporan Pusdalops, media massa, laporan dalam bentuk surat dari daerah, surat elektronik, radio, sms/telepon, dan media sosial. Setelah dikumpulkan, data tersebut ditampilkan dengan berbagai media seperti infografik, akun media sosial BNPB, dan website data bencana yang dapat diakses di http://dibi.bnpb.go.id.

Khusus menanggapi tantangan terhadap data bencana yang masih bervariasi, Iwan mengusulkan perlunya standardisasi data. Selain itu, perlu dipikirkan juga mengenai tingkat validitas data yang dikumpulkan. Hal ini perlu dilakukan sebab nantinya akan memengaruhi kualitas dan variasi analisis yang bisa dilakukan menggunakan data tersebut. Selain itu, beliau juga mengusulkan agar dari data statistik yang ada perlu dikombinasikan dengan data keruangan sebagai data dasar dalam pembuatan peta-peta kebencanaan.

Demikian rangkuman diskusi mengenai data bencana ini disajikan semoga bermanfaat untuk berbagai pihak yang berkepentingan.

Salam Tangguh

Credit picture

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *